undangan Penyerahan Hadiah Lomba Bidang Perpustakaan 2014

undangan Penyerahan Hadiah Lomba Bidang Perpustakaan 2014

Pengumuman Lomba Perpustakaan Terbaik dan Pustakawan Berprestasi 2014

Pengumuman Lomba Perpustakaan Terbaik dan Pustakawan Berprestasi 2014

Categories

IP

Visitors

Geovisitor


free counters

Bingung cari software canggih, gratis dan legal???

Ekonomi Warga di Perbatasan Terabaikan

JAKARTA – Mantan Menteri Pertahanan (Menhan) Juwono Sudarsono mengatakan, ketahanan ekonomi rakyat seharusnya menjadi penjuru dari pertahanan di sepanjang wilayah perbatasan. Hal itu belum diwujudkan. Pengelolaan perbatasan di lapangan belum padu antara pemerintah dan swasta.

Hal itu dikatakan Juwono kepada SH, di Jakarta, Rabu (12/10) siang. Ia mengatakan, ada dua persoalan di perbatasan yang hingga saat ini belum pernah secara serius diselesaikan. Pertama, implementasi teknis perjanjian RI-Malaysia pada 1978. Kedua, soal kedaulatan ekonomi masyarakat perbatasan, termasuk kemampuan pemerintah dan swasta di lapangan.

Dia mengatakan, persoalan keterpaduan ini harus segera dipikirkan serius untuk dibenahi pemerintah. Selama ini pemerintah selalu cenderung melihat wilayah perbatasan bukan sebagai penjuru, tetapi latar belakang. Akibatnya, warga di daerah perbatasan merasa tidak menjadi garis terdepan, baik dari segi ekonomi maupun sosial.

Persoalan perbatasan bukan hanya perbatasan dilihat dari segi keamanan. Ada persoalan yang jauh lebih penting dan mengkhawatirkan, yakni ekonomi. Pemerintah harus mewujudkan kegiatan ekonomi seperti ekonomi koperasi, pertanian, dan kehutanan yang dikelola kemampuan manajerial dan komitmen modal yang berlanjut.

Dia mengatakan, Indonesia boleh saja menetapkan kebijakan bagus di Jakarta, tetapi yang paling penting adalah pelaksanaan di lapangan. “Jangan hanya di atas kertas,” ujar Juwono.

Selain itu, Juwono mengatakan, sarana dan prasarana di perbatasan sangat minim, sehingga pihak swasta belum melihat perbatasan sebagai potensi pasar yang belum memadai dan kurang menjanjikan laba segar.

Ia mengatakan, pemerintah belum fokus membangun perbatasan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dan pelaksanaan yang lebih padu antarlembaga pemerintah dan swasta, sehingga pihak swasta mau mengerahkan modal dan tenaga profesional ke wilayah perbatasan.

Pengamat pertahanan dari Universitas Indonesia (UI), Dimyati Hartono, ketika dihubungi SH, Rabu, mengatakan, pencaplokan wilayah Indonesia di Camar Wulan dan Tanjung Datu, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat (Kalbar), terjadi karena keteledoran pemerintah pusat. Kondisi tersebut menyebabkan Malaysia beranggapan Indonesia tidak memiliki kemampuan dalam menjaga daerah perbatasan.

Menurut dia, ada beberapa aspek terkait perbatasan. Aspek pertama yaitu ketegasan batas negara satu dengan lainnya, yang seharusnya berpegang teguh pada UNCLOS 1982. Aspek kedua yaitu ekonomi.

“Wilayah perbatasan keadaan ekonominya sering kali diabaikan. Hal ini dilihat sebagai satu kelemahan dan akhirnya dimanfaatkan negara tetangga, seperti perdagangan, termasuk sumber daya alam. Persoalan perbatasan juga muncul karena pihak lain mengetahui di situ ada sumber daya alam,” ujarnya.

Dimyati menuturkan, kondisi perbatasan juga tidak lepas dari sikap politik bangsa bahwa wilayah, termasuk perbatasan, adalah eksistensi dari keutuhan bangsa.

Sebagai solusi penyelesaian permasalahan perbatasan, Dimyati mengusulkan adanya kebijakan nasional soal perbatasan. Kebijakan harus berasal dari pemerintah pusat, meski pelaksanaan diserahkan kembali pada daerah sesuai otonomi.

Dosa Pemerintah

Anggota Komisi A DPRD Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Bonifasius Benny, kepada SH, Rabu pagi ini, mengatakan, kasus di Camar Wulan, Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas merupakan buah dari dosa abadi pemerintah pusat.

Ia meminta Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, dan Mabes TNI menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat Kalbar karena ketidakmampuan mengurus perbatasan.

Dia menyatakan, dari aspek hukum internasional sangat mustahil lahan di Camar Wulan, Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas bisa direbut kembali. Faktor utama kepemilikan sebuah negara terhadap suatu wilayah dibuktikan dengan adanya okupasi efektif.

Sementara itu, Pangdam XII/Tanjungpura Mayjen TNI Geerhan Lantara dan Kapendam XII/Tanjungpura, Letkol (Inf) Desius, hingga kini belum bisa dikonfirmasi SH.

Sumber SH di Makodam XII/Tanjungpura menyebutkan, instansi vertikal alat pertahanan negara di Provinsi Kalbar tidak bisa disalahkan terkait kemelut di Camar Wulan.

Alasannya, karena setiap saat semua permasalahan yang terjadi di perbatasan selalu dilaporkan secara tertulis kepada pemerintah pusat, terutama Mabes TNI. Mabes TNI, kemudian menginformasikannya kepada seluruh instansi terkait pemerintah pusat. Tapi seperti biasa, selalu tidak ditindaklanjuti.

Patroli rutin di wilayah ber-status quo, lanjut sumber itu. Sudah ada prosedur tetap yang disepakati militer Indonesia–Malaysia. TNI-AD, TNI-AL, dan TNI-AU yang melakukan patroli di perbatasan, termasuk di wilayah status quo, selalu patuh akan ketentuan yang disepakati kedua negara.

Indonesia berpotensi kehilangan wilayah darat di perbatasan di Kalimantan seluas 6.307 hektere. Selain di Camar Wulan, potensi kehilangan wilayah ada di Batu Aum, Kecamatan Siding, Kabupaten Bengkayang seluas 7 hektare, serta di Sungai Sinapad dan Simantipal, Provinsi Kalimantan Timur seluas 4.800 hektare. Semua wilayah status quo sepenuhnya dikuasai Malaysia.

Proses Perundingan

Kementerian Pertahanan melalui Kepala Pusat Komunikasi (Kapuskom) Publik, Brigjen Hartind Asrin, di Jakarta, Selasa siang, mengungkapkan, saat ini terdapat sembilan Outstanding Boundary Problems (OBP) di wilayah perbatasan darat antara Indonesia dengan Malaysia.

Ia mengatakan, dari jumlah tersebut, empat OBP berada di Sektor Barat Kalimantan Barat/Indonesia dan Serawak/Malaysia, yaitu Batu Aum, Sungai Buan, Gunung Raya, dan D.400.

Sementara itu, lima OBP lainnya berada di sektor timur, Kalimantan Timur/Indonesia dan di Sabah/Malaysia terdapat lima OBP, masing-masing adalah Pulau Sebatik, Sungai Sinapad, Sungai Semantipal, B2700-B3100, dan C500-C600.

“Kesembilan OBP tersebut sampai saat ini masih dalam proses perundingan di JIM (The Joint Indonesia-Malaysia Boundary Committee on The Demarcation and Survey International Boundary) antara delegasi Indonesia yang dipimpin Sekjen Kementerian Dalam Negeri dengan Malaysia,” ujarnya.

Ia mengatakan, JIM merupakan annual meeting, di mana JIM ke-36 akan dilaksanakan akhir tahun ini di Indonesia. Permasalahan batas darat Indonesia-Malaysia akan diselesaikan sesuai hukum dan prosedur.

Terkait Tanjung Datu, Kapuskom menambahkan, berdasarkan perjanjian 1978 sudah tidak berstatus OBP lagi. Penduduk Tanjung Datu adalah penduduk Desa Temajuk, berpenghuni sekitar 493 keluarga dengan luas wilayah sekitar 4750 km2 (dengan jumlah penduduk kurang lebih sekitar 1.883 jiwa), terdiri dari dua dusun, yaitu Dusun Camar Wulan dan Dusun Maludin.

Penulis : Ruhut Ambarita/M Bachtiar Nur/Aju
Sumber: Sinar Harapan
12.10.2011 12:39
Didokumentasikan: 03 November 2011 | 12:39

Leave a Reply

  

  

  


*

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>