Hari Kunjung Perpustakaan 2013

Hari Kunjung Perpustakaan 2013

Categories

IP

Visitors

Geovisitor


free counters

Bingung cari software canggih, gratis dan legal???

Perbatasan Kalbar yang Termarginalkan

Perbatasan darat Kalimantan Barat – Serawak Malaysia Timur membentang sepanjang 966 kilometer, mempunyai luas sekitar 2,1 juta hektar atau hampir seluas Provinsi Nusa Tenggara Barat atau Provinsi Sulawesi Utara. Secara administratif meliputi 5 wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang dan Kapuas Hulu dengan 15 Kecamatan dan 98 Desa. Penduduk dalam melakukan aktivitas sosial ekonomi cenderung ke Serawak, karena akses yang mudah serta ketersediaannya fasilitas yang lebih baik.

Kawasan perbatasan terdapat sekitar 50 jalur jalan setapak yang menghubungkan 55 desa di Kalimantan Barat dengan 32 kampung di Serawak. Kondisi geografis dan Topografi wilayah perbatasan Kalimantan Barat yang masih terisolir, karena keterbatasan prasarana jalan, transportasi darat, sungai serta fasilitas publik lainnya. Kondisi ini berdampak pada kondisi kesejahteraan sosial, ekonomi, pendidikan dan skill masyarakat daerah perbatasan yang masih tertinggal dibanding dengan masyarakat daerah Serawak. Kondisi real yang memprihatinkan dalam upaya Pemerintah Daerah Kalimantan Barat melaksanakan pembangunan terungkap pada Pembangunan Daerah Perbatasan di Kecamatan Puring Kencana, Kabupaten Kapuas Hulu (Pontianak Post, Januari 2009). Keadaan memprihatinkan yang perlu mendapat perhatian aparatur pemerintah saat ini, dimana lebih 60% penduduk masyarakat Puring Kencana juga memiliki KTP Malaysia dan termasuk Surat Peranak (Akte Kelahiran). Hal ini dikarenakan mereka lebih senang mendapatkan akte kelahiran dari Pemerintah Malaysia. Di bidang pendidikan, usia anak-anak yang bersekolah, lebih memilih sekolah di Malaysia dengan perbandingan dalam tahun ajaran 2008 hanya 13 anak yang masuk SD di Puring Kencana, sedangkan 83 anak lainnya memilih sekolah di Malaysia. Alat ukur (mata uang) yang digunakan lebih dominan ringgit daripada rupiah.

Realitas yang memprihatinkan ini disebabkan kondisi daerah yang terbelakang pembangunannya dan terisolir (indikator daerah tertinggal dan aksebilitas rendah). Penduduk dalam melakukan aktifitas sosial ekonomi cenderung ke Serawak, hal ini karena akses yang mudah serta ketersediaan fasilitas yang lebih baik (menjadi hinterland Serawak). Ketergantungan perekonomian masyarakat perbatasan hampir semua barang dan jasa, tempat menjual hasil bumi masyarakat di wilayah Malaysia. Contoh kondisi pembangunan yang ada di Kecamatan Puring Kencana tersebut tidak menutup kemungkinan juga dialami oleh 14 Kecamatan lain di perbatasan Kalimantan Barat.

Proses pembangunan di wilayah perbatasan kedepan semakin banyak kendala, apabila kondisi demikian tidak segera diambil langkah-langkah strategis, semakin lambat penanganannya respon dan dukungan masyarakat semakin pudar sejalan dengan semangat nasionalisme dan kebangsaan semakin luntur akibat tidak adanya kemajuan pembangunan di daerah perbatasan. Dampak ganda yang ada berpengaruh terhadap upaya pemerintah guna terciptanya stabilitas Kamtibmas dan Pertahanan Negara di wilayah perbatasan Kalimantan Barat semakin rawan.

Kelompok Kajian Teritorial Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia daerah Kalimantan Barat merasa sangat prihatin dengan kondisi pembangunan di wilayah perbatasan. Apabila kondisi yang tergambarkan seperti di Kecamatan Puring Kencana, ternyata juga dialami oleh daerah lain di perbatasan Kalimantan Barat. Merupakan lampu merah bagi aparatur Pemerintah dalam melaksanakan tugas pembangunan di perbatasan yang belum memenuhi harapan masyarakat dengan adanya sebagian besar masyarakat yang memiliki KTP ganda, akan menyulitkan implementasi Kamtibmas diwilayah perbatasan.
Dari sisi ketahanan nasional, kondisi yang memprihatinkan tersebut berdampak pada lemahnya pertahanan negara. Aparat pembina Teritorial dalam mewujudkan daya tangkal dan kekuatan pertahanan wilayah perbatasan yang tangguh bagi pertahanan negara.

Melalui peningkatan kesadaran masyarakat atas pentingnya pembelaan negara dengan banyaknya masyarakat yang memiliki KTP ganda dan pola kehidupan sosial ekonomi yang bergantung dengan Malaysia akan banyak kendala yang dihadapi di lapangan. Kendala ini berisiko menurunnya semangat bela negara (cinta tanah air) sehingga mengikis aspek ketahanan wawasan bernegara. Dengan demikian untuk mewujudkan wilayah pertahanan yang sulit perlu dicarikan strategi yang bersinergi dengan aparatur Pemerintahan lainnya.

Permasalahan pembangunan daerah perbatasan Kalimantan Barat disebabkan luasnya wilayah, jauhnya dari pusat Pemerintahan Propinsi dan Kabupaten, keterbatasan aksesbilitas yang mengakibatkan sulitnya melakukan pembinaan, pengawasan dan pengamanan. Dalam kaitan tersebut, menyebabkan terjadinya tingkat kesenjangan kesejahteraan masyarakat perbatasan dengan Serawak baik ekonomi-maupun sosial. Kerawanan masalah kedaulatan negara adalah masih belum tuntasnya kesepakatan penegasan perbatasan negara, adanya kerusakan patok batas, belum disosialisasikan batas negara mulai dari aparat pemerintah sampai masyarakat perbatasan. Kompleksitas kondisi perbatasan tersebut juga dikarenakan kurangnya penegakan hukum dan adanya kesenjangan ekonomi antar wilayah, sehingga makin maraknya kegiatan illegal lintas batas seperti illegal trading, trafficking, mining and logging.

Di era Reformasi ini, Pemerintah memandang bahwa daerah perbatasan merupakan beranda depan negara (outward looking), sehingga kedepan perlu mendapat perhatian dalam pembangunan segala bidang. Berkaitan program otonomi daerah dan pemekaran wilayah administrasi pemerintahan yang dilakukan Pemerintah saat ini dengan moratorium sementara sambil diadakan evaluasi pelaksanaan pemekaran wilayah daerah.

Di masa mendatang kebijakan pemekaran wilayah hendaknya diprioritaskan terhadap pembangunan didaerah perbatasan yang pada kenyataannya masih jauh tertinggal. Hal ini sejalan hakekat kebijakan desentralisasi guna mempercepat tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Wacana pemekaran wilayah propinsi Kalimantan Barat maupun beberapa Kabupaten di wilayah perbatasan hendaknya disikapi secara positif sepanjang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di perbatasan. **

Penulis : Hapsoro Rahardjo
Ketua Kelompok Kajian Teritorial Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia, Kalimantan Barat.
Sumber: http://www.pontianakpost.com/?mib=berita.detail&id=13560
Sabtu, 24 Januari 2009 , 08:11:00

1 comment to Perbatasan Kalbar yang Termarginalkan

Leave a Reply

  

  

  


*

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>