Pengumuman Pemenang LKT Esai 2014

Pengumuman Pemenang LKT Esai 2014

Categories

IP

Visitors

Geovisitor


free counters

Bingung cari software canggih, gratis dan legal???

Kemilau Intan Landak, Tambang Lain Menyusul: Izin Tambang Harus Mengacu UU

Ngabang – Delapan jenis tambang yang sudah mengantongi izin eksplorasi di Kabupaten Landak sampai saat ini belum ada yang produksi selain tambang tradisional emas dan intan Landak yang tersohor.

Seperti daerah lainnya di Kalbar, bauksit mendominasi izin di Landak karena tingginya harga di pasar dunia dan relatif mudah ekploitasinya dibanding batubara atau logam lainnya. Kemudian emas, zirkon, molibdenum, kaolin, batubara, dan intan merupakan kekayaan terpendam di perut negeri intan ini.

“Untuk bauksit sudah 32 izin diterbitkan meliputi areal seluas 278.430 hektare, berikut izin produksinya. Jadi izin eksplorasi dan produksi sudah diterbitkan bersamaan. Tapi riel di lapangan masih tahap eksplorasi,” tutur Drs Andi Ali Msi, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Landak kepada Equator, Kamis (2/2) di kantornya.

Untuk zirkon sudah keluar 4 izin dengan luas lahan 6.927 ha. Sementara lima perusahaan yang sudah produksi mengolah 436 ha. Molibdenum sudah terbit 3 izin eksplorasi di atas lahan 13, 958 ha.

Yang menarik, pertambangan intan skala besar malah belum terbit izin eksploitasi. Baru eksplorasi saja, sementara intan Landak sudah melanglang dunia dan sering diasah di Amsterdam maupun London. Bahkan, de Beers, perusahaan intan terkemuka dunia milik Yahudi itu pernah melongok dan beli intan mentah di Landak. Intan tersebut hasil dari galian lubang-lubang tradisional maupun dari sungai.

Tambang emas sudah menerbitkan 9 izin seluas 40,805 ha, dan baru dua perusahaan yang memegang izin produksi di atas lahan seluas lahan 4,925 ha.

Untuk besi, Landak menerbitkan 2 izin untuk 10.155 ha lahan. Menurut Andi, dari 3 izin tambang batubara, di atas lahan seluas 13.000 hektare. “Tapi sudah ada dua perusahaan yang produksi seluas 4 hektare saja,” katanya.

Dari beberapa izin yang sudah dikeluarkan sejak 2010 belum melaporkan operasinya. “Biasanya mereka masih melakukan pengkajian yang sangat mendalam, supaya setelah mulai produksi tidak terjadi masalah. Terutama masalah sosial,” ujar Andi.

Mengacu kepada UU
Di sisi lain, areal pertambangan di kawasan hutan harus mengacu kepada aturan-aturan negara, agar kerusakan lingkungan terawasi. “Pertambangan mengacu kepada UU No 4 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, UU No 26 Tahun 2007 penataan ruang, dan UU No 32 tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup,” tutur Dr Gusti Hardiansyah, Dosen Fakultas Kehutanan Untan, kepada Equator, Kamis (02/02).

“Yang jelas kalau mau nambang di kawasan hutan produksi atau kawasan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, harus bertanggung jawab kepada Menteri Kehutanan. Siapa pun yang mau mendirikan pertambangan itu harus minta izin dulu kepada menteri kalau tidak berarti telah melanggar peraturan,” tambahnya.

Setelah mengantongi izin, wajib pula sosialisasi kepada semua pihak terkait dan masyarakat serta perguruan tinggi. Apa saja dampak-dampak tidak penting maupun dampak yang penting. Masyarakat dan semua stakeholder berharap para penambang taat dan patuh aturan sehingga tidak berpikir negatif kepada pertambangan.

“Kita pikir kalau semua investor mengacu kepada aturan yang telah ditetapkan oleh negara ini, mungkin akan menjadi baik. Tentunya pemerintah harus melakukan pengawasan secara optimal. Persoalannya, di lapangan pemerintah tidak melaksanakan itu,” jelas Deden, begitu biasa disapa.

Persoalan Dana Reklamasi dibandingkan dengan PSDH/DR menurut Deden telah ada ketentuannya. Konteks pertambangan di kawasan hutan sangat mahal. Karena topsoil itu paling dalam hanya 0-30 cm dari permukaan tanah yang subur.

“Mungkin sekarang ini negara ingin menggenjot pendapatan daerah. Mereka membolehkan kalau penambangan di hutan lindung. Tetapi tidak lepas dari pengawasan dan kontrol dari pemerintah yang harus kuat dan bijaksana,” ujarnya.

Dalam konteks reklamasi, topsoil itu yang harus dijaga karena kalau tidak pertambangan itu telah mengambil aset bumi untuk generasi ke depannya.

Diingatkan, pemerintah harus tegas melihat kerusakan itu melalui Perda. “Jangan berhitung untuk meraup untung seratus juta hari ini, tetapi sebenarnya kita rugi seumur hidup dengan 100 ribu kali lipat. Yang rugi adalah anak cucu kita, selamatkan itu,” ungkapnya.

Menurutnya, investor pertambangan sangat banyak menanam modal karena harga jual yang tinggi dan keuntungan menggiurkan. “Nah, dia harus bisa mengalokasikan dana keuntungannya itu untuk reklamasi, tanggung jawab untuk kesehatan masyarakat, pendidikan anak dan sebagainya,” ingat Deden.

Gusti berharap ke depannya perusahaan tambang¸ pemerintah, masyarakat, dan lainnya harus duduk bersama membahas masalah ini. Jangan sampai penambangan untung masyarakat buntung. “Dengan adanya kerja sama ini tentunya kita bisa membangun penambangan yang sehat,” harapnya. (tar/hak)

Sumber: Equator-news.com
Jumat, 3 Februari 2012
Diakses: 5 Januari 2012 | 10:13
Didokumentasikan: 5 Januari 2012 | 10:13

Leave a Reply

  

  

  


*

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>