Pengumuman Pemenang LKT Esai 2014

Pengumuman Pemenang LKT Esai 2014

Categories

IP

Visitors

Geovisitor


free counters

Bingung cari software canggih, gratis dan legal???

Konflik Lahan, Bereskan RTRW

PONTIANAK – Konflik status lahan kerap terjadi. Pemukiman bisa diklaim sebagai hutan lindung. Peruntukan perkebunan sering tumpang tindih di atas tambang sehingga investasi terkendala. Mampukah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) menjadi solusinya?

“Kendala serius adalah soal kehutanan. Sampai saat ini Perda RTRW belum selesai. Pansus sudah diperpanjang dan dari Dinas PU ingin akhir Maret sudah selesai,” ungkap Wakil Ketua Pansus RTRWP Kalbar Ir Sy Izhar Asyyuri kepada Equator, Selasa (31/1).

Setelah terkatung-katung sejak 2006, RTRWP Kalbar dibahas lagi dan katanya sudah 70 persen rampung. Sisanya 30 persen masih dibahas alot menyangkut masalah kehutanan dan agenda pembangunan ke depan. Ketidakmampuan menyelesaikan RTRWP selama bertahun-tahun ini menyebabkan banyak kerugian baik pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha melakukan investasi. Masalah lahan tak bisa main-main karena menyangkut semua stakeholders.

“Perkebunan terkait alih fungsi hutan, pada tahap kedua inilah kita menyelesaikannya. Pansus akan berkoordinasi dengan tim terpadu. Pada akhir Desember lalu mereka sudah pleno. Kita belum dapatkan perkembangan terbaru soal itu,” jelas Izhar.

Luas kawasan hutan Kalbar sekitar 9.087.127 hektare atau 60,93 persen dari total 14.914.590 hektare luas provinsi ini. Pemprov mengusulkan perubahan kawasan hutan melalui dua tahap seluas 3.362.395 hektare.

“Perincian perubahan peruntukan menjadi APL (areal penggunaan lain) seluas 2.319.832 hektare. Perubahan antarfungsi kawasan hutan seluas 801.807 hektare dan perubahan APL menjadi kawasan hutan seluas 240.755 hektare,” kata Ir Jakius Sinyor, Kepala Dinas PU Provinsi Kalbar.

Menurut Jakius, kajian tim terpadu merekomendasi sementara perubahan peruntukan seluas 482.597 hektare atau 20,80 persen dari usulan. Kemudian perubahan fungsi seluas 296.508 hektare atau 36,98 persen dari usul, dan perubahan APL menjadi kawasan hutan seluas 65.941 hektare atau 27,39 persen dari usulan.

“Jadi luas kawasan hutan setelah rekomendasi sementara tim terpadu menjadi 8.539.853 hektare atau 57,26 persen dari total luas daratan provinsi atau turun 3,67 persen,” paparnya.

Kawasan kampung

Alih fungsi juga menyangkut permukiman (desa/kampung) dalam kawasan hutan, akan diubah secara total atau bertahap menjadi APL, sepanjang diusulkan dan disetujui kepala daerah serta ketersediaan data/informasi pendukung.

“Ada kesepakatan antara Dirjen Planologi Kemenhut, bahwa fasilitas umum dan fasilitas sosial yang masuk permukiman yang ada di kawasan hutan akan kita keluarkan. Di-enclave, jadi berapa kawasan hutan itu nantinya kita kurangi untuk permukiman dan fasum itu,” papar Jakius.

Namun, kata dia, itu tidak gampang. Karena ke depan akan prediksi lagi. Sebagai contoh, yang mau dibebaskan ada 100 kepala keluarga (KK), jumlah itu nanti tentunya akan berkembang setiap tahunnya. Ini yang sedikit berat analisisnya dan ekstra hati-hati. Apakah kawasan hutan yang sudah dibebaskan itu cukup untuk 20 tahun ke depan.

Pembahasan RTRW Provinsi Kalbar mau tak mau harus sudah final, tinggal menunggu Persetujuan Substansi (Persub) dari Menteri Pekerjaan Umum (PU) untuk dapat disetujui Gubernur dan DPRD Kalbar menjadi produk peraturan daerah. Pembahasan yang dilakukan pansus di DPRD Kalbar sejak 2011 ini ditargetkan rampung akhir Maret 2012.

“Ada lima kabupaten/kota yang masih proses memperoleh Persub Menteri PU, yakni Landak, Sanggau, Melawi, Kota Pontianak, dan Kota Singkawang. Hanya Kabupaten Sintang yang masih menunggu surat rekomendasi gubernur,” jelas Jakius.

Belum diterimanya rekomendasi gubernur sempat menuai pertanyaan Pemkab Sintang beberapa waktu lalu yang disampaikan Kepala Badan Pengembangan dan Perencanaan Daerah (Bappeda) Sintang H Mas’ud Nawawi.

Kabupaten yang dipimpin Milton Crosby ini meminta penjelasan resmi apa yang menyebabkan wilayahnya belum mendapat rekomendasi atas substansi raperda tentang RTRW.

Perubahan tata ruang Sintang sudah mempertimbangkan berbagai aspek kebutuhan penataan ruang daerah, termasuk kawasan pemukiman warga atau perkampungan yang masuk dalam kawasan hutan.

Ada sejumlah desa yang memang diusulkan untuk diubah status kawasannya, karena sebelumnya desa itu masuk kawasan hutan, sementara desa itu lebih dulu ada dari SK tentang kawasan hutan.

Mengenai hal ini, Jakius menjelaskan, Pemkab Sintang harus menyertai data pendukung yang memadai untuk dijadikan bahan pengambilan keputusan. Data pendukung itu seperti masterplan pengembangan wilayah, data spasial permukiman, jumlah penduduk, dan lainnya.

Pembahasan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalbar yang dilakukan oleh pansus di DPRD Kalbar sejak 2011 lalu belum rampung dan ditargetkan rampung pada akhir Maret mendatang.

Menurut Izhar, pansus perlu melakukan penajaman di beberapa pasal antara lain lahan pertanian, yang tidak ada rencana strategis ke depan. Program ketahanan pangan tidak tercantum secara substansi dalam rancangan Perda RTRWP itu.

Kemudian, kata Izhar, masalah pariwisata juga belum dimasukkan rencana strategis, di mana saja objek pariwisata unggulan. “Belum lagi batas antara kabupaten juga banyak yang belum jelas, seperti batas Ketapang dengan Kayong Utara. Begitu juga dengan masalah permukiman penduduk,” kata Izhar. (jul)

Sumber: Equator-news.com
Rabu, 1 Februari 2012
Diakses: 4 Januari 2012 | 15:05
Didokumentasikan: 4 Januari 2012 | 15:05

Leave a Reply

  

  

  


*

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>