Pengumuman Pemenang LKT Esai 2014

Pengumuman Pemenang LKT Esai 2014

Categories

IP

Visitors

Geovisitor


free counters

Bingung cari software canggih, gratis dan legal???

Tak Bisakah Kita Hidup Bersama?

DUA ribu empat ratus tahun yang lalu, seorang anak muda yang risau berpikir keras tentang konflik dan manusia. Ia tentu sama sekali tak tahu tentang apa yang akan terjadi di Sampit, pada awal abad ke-21. Tapi pemikir bernama Plato itu—tidak seperti kebanyakan kita sekarang ini—telah menuliskan analisisnya tentang mengapa ada perang yang masuk akal dan ada yang sulit dimengerti. Di tulisan klasik berjudul Republic itu, filsuf Yunani ini membagi perang antarmanusia dalam dua jenis: stasis dan polemos. Yang pertama adalah konflik yang dilahirkan oleh keinginan untuk menaklukkan lawan demi berbagai keuntungan yang rasional. Yang kedua adalah pelampiasan nafsu untuk meniadakan “yang lain”, yang barbar dan mengancam eksistensi kelompok “kita”. Karena itu, dalam pertikaian jenis ini tak ada yang dikalahkan atau ditaklukkan, melainkan dimusnahkan.

Itulah yang pekan lalu terjadi di kawasan Sampit, tempat ratusan warga Madura dibantai—tanpa mempedulikan apakah mereka lelaki muda, ibu-ibu, nenek-nenek, atau anak kecil. Sebuah polemos dengan huruf besar P telah berlangsung dan kita terkejut, malu, sedih, dan kemudian marah.

Kita terkejut karena berpendapat bahwa pemerintah—terutama aparat keamanan—sepatutnya lebih waspada dan trengginas mencegah letupan tragedi seperti ini, setelah belajar dari apa yang terjadi di Sanggauledo dan Maluku. Kita malu karena sekali lagi diingatkan bahwa pembantaian barbar ternyata tak cuma terjadi di Rwanda atau Kosovo, tapi juga di kampung halaman sendiri. Kita marah karena reaksi pemerintah yang tidak saja sangat lambat, melainkan juga berantakan dan keliru.

Soalnya, lepas dari siapa yang salah dan memulai konflik, apa yang terjadi di Sampit dan sekitarnya adalah sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan (crime against humanity) dalam bentuk pembersihan etnis (ethnic cleansing). Jenis kejahatan yang menyebabkan masyarakat internasional merasa harus turun tangan di Bosnia, di Kosovo, di Rwanda dan Burundi. Sebab, hukum internasional memang membenarkan intervensi untuk menghentikannya, termasuk dengan menggunakan kekuatan militer, jika dianggap perlu.

Anehnya, reaksi pemerintah terhadap peristiwa ini adalah dengan sibuk mengevakuasi penduduk yang menjadi sasaran kejahatan dan membiarkan pihak penyerang membakar rumah, toko, dan apa pun milik kelompok korban. Sadar atau tidak, kebijakan ini telah memperlancar jalannya proses pembersihan etnis di Sampit. Bahkan, yang membuat kita harus mengurut dada sambil mengucapkan istigfar berkali-kali, para pengungsi yang ketakutan itu pun diperas habis oleh sejumlah aparat yang seharusnya melindungi mereka.

Jumlah orang terusir ini bukanlah sedikit. Puluhan ribu harus berdesak-desakan di tenda-tenda darurat atau di kapal laut yang berlayar ke Jawa Timur. Mereka menjadi bagian dari sekitar sejuta pengungsi lokal di negeri ini dan menjadi anggota dari hampir 50 juta penduduk senasib di berbagai belahan dunia yang lain. Kebanyakan menjadi korban bukan karena ulah mereka sendiri, tapi nasib telah memberikan mereka etnisitas atau agama yang sama dengan kelompok yang perilakunya memicu kebencian kolektif.

Pemerintah, dan juga kita, tak boleh membiarkan upaya pembersihan etnis mencapai tujuannya. Tentu bukan dengan melakukan kegiatan pembalasan terhadap kelompok penyerang—karena membalas kesalahan dengan kekeliruan tidak menjadikannya benar—melainkan dengan menyuburkan keakraban sesama saudara sebangsa dan setanah air. Termasuk dengan memastikan siapa pun yang terbukti melanggar hukum dalam tragedi di Sampit itu harus menerima konsekuensinya melalui meja hijau, sedangkan yang kini terusir dapat kembali ke rumah mereka semula.

Kendati kelompok Dayak dan Madura, harus diakui, sudah beberapa kali terlibat dalam persengketaan, bukan berarti upaya mendamaikan keduanya akan sia-sia. Kita tak boleh mudah menyerah. Hampir 33 tahun silam, perseteruan suku Dayak dengan penduduk keturunan Cina menyebabkan ratusan orang tewas dan 55 ribu warga keturunan Cina di Kalimantan Barat mengungsi. Kini, keakraban antara kedua kelompok itu begitu lekat hingga sulit dipercaya bahwa mereka pernah berseteru. Apalagi, selama ini suku Dayak memang dikenal cenderung santun dan tak suka terlibat keributan. Maka, potensinya untuk dapat hidup damai dengan kelompok lain sebenarnya tinggi.

Bahwa belakangan ini berbagai konflik meletup seharusnya sudah dapat diperkirakan. Proses modernisasi di Indonesia telah melonggarkan ikatan adat di semua suku bangsa, sehingga kemampuan dan kapasitas sistem tradisional untuk menyelesaikan konfliknya pun melemah. Hal ini jelas terlihat pada jauh lebih rendahnya pengaruh pemimpin adat masa kini ketimbang tiga dekade silam, misalnya. Sementara itu, sistem modern penggantinya—antara lain pengadilan negeri—belum lagi mapan, bahkan masih banyak tercemar ulah mafia hukum. Akibatnya, banyak warga Indonesia tergelincir ke jurang kevakuman antara sistem tradisional yang sudah lemah dan sistem penggantinya yang belum berjalan. Dan ruang vakum, kita tahu, adalah lahan subur bagi berkembangnya penyakit main hakim sendiri, pohon hukum rimba, dan berubahnya konflik stasis menjadi polemos.

Kini, puji Tuhan, suasana Sampit dikabarkan mulai kembali normal. Mudah-mudahan para pengungsi segera dapat kembali ke rumah asal mereka dan membuktikan bahwa kita dapat hidup damai bersama, kendati suku dan agama boleh saja berbeda-beda.

Sumber: Tempo.co.id
Edisi 5 – 11 Mar 2001
Didokumentasikan: 23 Oktober 2011 | 13:13

Leave a Reply

  

  

  


*

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>